PALU, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan pembangunan 8.000 unit rumah pada tahun 2026. Upaya percepatan program ini diiringi dengan persiapan matang untuk kebutuhan perumahan tahun 2027, melibatkan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membuka Rapat Koordinasi Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, pada Senin, 28/09. Acara penting ini dihadiri oleh para bupati dan wakil wali kota dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah untuk membahas strategi pencapaian target rumah Sulteng 2026.
Gubernur mendesak pemerintah daerah agar tidak menunda persiapan program perumahan hingga tahun depan. Data kebutuhan di setiap wilayah diharapkan sudah mulai disusun agar target rumah Sulteng 2027 dapat ditentukan berdasarkan kondisi riil masyarakat setempat.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, percepatan pembangunan rumah menghadapi beberapa tantangan signifikan. Selain masalah pembiayaan, pemerintah juga harus mengatasi persoalan distribusi material, kondisi geografis yang beragam, akses menuju lokasi pembangunan, serta ketepatan data calon penerima manfaat program target rumah Sulteng 2026 ini.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan perumahan secara akurat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa warga yang menjadi sasaran program target rumah Sulteng 2026 benar-benar merupakan pihak yang membutuhkan bantuan.
Gubernur juga menyoroti upaya pembangunan sekitar 1.000 rumah di beberapa wilayah sebagai bagian dari penanganan rumah tidak layak huni. Ini adalah bagian dari komitmen untuk mencapai target rumah Sulteng 2026.
Ia meminta seluruh pihak mencari solusi atas hambatan yang muncul di lapangan, termasuk dengan memperkuat dukungan perbankan. Dukungan ini krusial untuk mempercepat proses pembiayaan dan penyaluran bantuan dalam mewujudkan target rumah Sulteng 2026.
Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat diperlukan untuk memperbesar dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target rumah Sulteng 2026.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak dalam satu koordinasi yang padu untuk mencapai target rumah Sulteng 2026.
Rapat koordinasi ini berfungsi sebagai forum untuk menyamakan langkah dalam mengejar target rumah Sulteng 2026. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang untuk menyiapkan kebutuhan pembangunan perumahan yang lebih terukur untuk tahun 2027.
