dailykota.com PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 sebagai forum strategis menyatukan arah pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Palu, Senin, 27 April 2026, mempertemukan kepala daerah se-Sulteng, pemangku kepentingan, hingga unsur pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak nyata.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang konsolidasi untuk menyelaraskan visi pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi.
“Kalau tidak disatukan, masing-masing berjalan sendiri. Di sinilah kita pastikan arah pembangunan jelas dan terintegrasi,” kata Anwar dalam arahannya.
Isu kemiskinan menjadi sorotan utama dalam Musrenbang RKPD 2026. Anwar menilai, meski anggaran penanganan kemiskinan cukup besar, dampaknya belum maksimal karena belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun perlu strategi yang lebih terukur agar manfaatnya benar-benar di rasakan masyarakat.
“Program harus menyentuh akar persoalan. Kita butuh sinergi kuat dan evaluasi berkelanjutan agar hasilnya nyata,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui program Asta Cita. Di tingkat daerah, integrasi di lakukan melalui visi pembangunan “Sulteng Nambaso” serta program unggulan seperti Berani Cerdas.
Langkah ini di nilai penting agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan antarlevel pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Anwar mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin ekstrem sering kali tidak terlibat dalam perencanaan formal.
“Kelompok desil 1 dan 2 jarang hadir dalam forum resmi, padahal mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah harus lebih aktif menjangkau mereka,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sulteng berkomitmen memperluas akses, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Anwar menyebut pendidikan sebagai kunci mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan layanan melalui jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Negara wajib hadir,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan capaian sekitar 5 persen pada periode 2028–2030.
Target tersebut di harapkan dapat di capai melalui perencanaan yang lebih terukur, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak meninggalkan perbedaan dan fokus pada kepentingan rakyat.
“Kita harus bersatu. Ini bukan soal warna politik, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat,” pungkasnya.***
