dailykota.com PALU – Pemerintah Kota Palu saat ini telah menyediakan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di beberapa wilayah untuk mengelola sampah masyarakat. Saat ini, enam TPS3R telah di revitalisasi sehingga sampah rumah tangga bisa di olah kembali.
Hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Mohammad Arif, saat menjadi arasumber dalam acara dialog bersama RRI Palu pada Selasa, 04 Juni 2024, yang di siarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Palu. Dalam Dialog Mitigasi Bencana Kentongan LPP RRI Palu ini mengangkat topik “Pengelolaan Sampah di Kota Palu.”
“Ada enam TPS3R milik Pemerintah Kota Palu yang sudah di revitalisasi, dan alhamdulillah sudah bisa di manfaatkan,” ungkap
Kadis Arif menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu terus berupaya maksimal untuk mengelola sampah dengan baik. Ia menyebutkan Kota Palu menghasilkan sekitar 130-150 ton sampah per hari. Yang bisa menjadi peluang ekonomi jika masyarakat memahami pengelolaan sampah yang baik.
“Itu peluang besar untuk menambah ekonomi rumah tangga. Sampah bisa di olah dan memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palu berharap masyarakat mau memilah sampah sebelum di buang untuk memudahkan pemilahan sampah organik dan anorganik.
“Sampah yang di pilah bisa menjadi potensi ekonomi yang membantu rumah tangga,” kata Kadis.
Masyarakat juga di harapkan menempatkan sampah di depan rumah antara pukul 17.00 hingga 19.00 WITA, agar petugas dapat mengangkut sampah dengan mudah.
Kadis menjelaskan Pemerintah Kota Palu, yang melayani 46 kelurahan, memiliki sekitar 70 armada roda empat dan 39 unit untuk pelayanan umum di jalan protokol. Meskipun jumlah tersebut mencukupi, beberapa wilayah padat seperti Kelurahan Tondo, Lasoani, dan Birobuli membutuhkan perhatian lebih.
“Ada beberapa kelurahan yang belum tercover semua masyarakat karena kepadatan dan jarak ke TPA. Akhirnya, pelayanan habis di jalan untuk transportasi pembuangan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu berencana menambah armada sampah atau jumlah supir dan buruh pengangkut di beberapa kelurahan yang menjadi evaluasi.
“Kami menawarkan solusi dengan tarif retribusi Rp35 ribu per rumah tangga per bulan. Di harapkan masyarakat berpartisipasi membayar retribusi, sehingga pelayanan bisa di maksimalkan,” ungkap Kadis.
Selain Kadis Arif, narasumber lain dalam dialog ini adalah Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, dan lainnya. (hn/*)
