PALU, DAILYKOTA – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan pembaruan regulasi bantuan hukum melalui uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum. Regulasi baru tersebut disiapkan untuk menggantikan Perda Nomor 6 Tahun 2015 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
Uji publik yang menjadi prakarsa Komisi I DPRD Sulteng itu berlangsung di Sritti Convention Hall Palu, Senin, 19 Oktober 2026. Kegiatan dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala.
Forum tersebut melibatkan anggota Komisi I, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tenaga ahli, tim penyusun naskah akademik dan rancangan regulasi, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam pembahasan, tim penyusun Reni Etikawati, bersama dua narasumber, yakni Sopian, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Imran, memaparkan materi terkait substansi rancangan regulasi tersebut.
Pembaruan aturan ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan dan menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam sistem tersebut, negara berkewajiban mengakui, melindungi, dan menjamin hak warga negara, termasuk hak memperoleh bantuan hukum.
Bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai layanan pendampingan ketika seseorang menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
DPRD Sulteng menilai Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin perlu diperbarui karena perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan pelayanan hukum menuntut pengaturan yang lebih relevan.
Melalui Ranperda yang tengah disempurnakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan regulasi yang lebih sesuai untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan memperkuat akses keadilan di Sulawesi Tengah.
Uji publik ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi rancangan sebelum melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.*
