JAKARTA, DAILYKOTA – Sulawesi Tengah mendapat ruang untuk berbagi pengalaman dalam forum nasional pembentukan produk hukum daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih, tampil sebagai keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah untuk asistensi dan identifikasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Acacia, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Forum ini mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif dari berbagai provinsi untuk menyamakan persepsi serta memperkuat perencanaan pembentukan peraturan daerah.
Sri Indraningsih membawa pengalaman Sulawesi Tengah dalam menyusun regulasi yang terarah, memiliki landasan hukum kuat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bahan pertukaran pengetahuan antardaerah, terutama dalam menentukan prioritas pembentukan Perda.
Rakor nasional ini juga dihadiri Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan; Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kementerian Hukum, Aisyah Lailiyah; serta Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda Sormin.
Para Ketua Bapemperda DPRD provinsi, kepala Bappeda, dan kepala biro hukum dari berbagai daerah turut mengikuti agenda tersebut.
Kehadiran Sri Indraningsih sebagai keynote speaker menempatkan pengalaman Sulawesi Tengah dalam pembahasan strategis mengenai peningkatan kualitas produk hukum daerah. Salah satu perhatian utama forum ialah memastikan setiap rancangan Perda memiliki urgensi yang jelas dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Dalam penyusunan Propemperda 2027, pemerintah daerah dan DPRD perlu mengidentifikasi kebutuhan regulasi secara cermat. Prioritas tidak cukup ditentukan berdasarkan banyaknya rancangan aturan, tetapi harus mempertimbangkan persoalan yang membutuhkan kepastian hukum serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara Bapemperda, Bappeda, dan biro hukum menjadi bagian penting dalam proses perencanaan. Sinergi ketiga unsur tersebut membantu memastikan rancangan Perda selaras dengan kebijakan pembangunan, kewenangan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Melalui forum nasional ini, DPRD Sulawesi Tengah mendorong pertukaran pengalaman dan penguatan kualitas legislasi daerah. Tujuannya, agar Perda yang lahir tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. */hn
