TOJO UNA-UNA, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Asta Cita guna memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah. Pembentukan Satgas Asta Cita ini diharapkan mampu memastikan program terlaksana sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan rencana pembentukan Satgas Asta Cita tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Rapat ini berlangsung di Pulau Buka-Buka, Kabupaten Tojo Una-Una, pada Jumat, 11 September 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para kepala daerah serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulawesi Tengah. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, turut berpartisipasi dalam agenda penting ini untuk menyelaraskan kebijakan daerah.
Anwar Hafid menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap Asta Cita, karena program pemerintah pusat harus diterjemahkan dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan menyamakan persepsi dan langkah antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan program.
“Program pemerintah pusat adalah tugas pemerintah daerah. Ini yang harus kita samakan persepsinya,” kata Anwar.
Untuk menjamin pelaksanaan di lapangan berjalan optimal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan membentuk Satgas Asta Cita. Tim ini nantinya akan bertugas melakukan pemantauan langsung ke berbagai wilayah, sekaligus mengevaluasi perkembangan implementasi program di tingkat akar rumput.
“Kita akan membentuk Satgas Asta Cita. Mereka yang akan keliling mengevaluasi program Asta Cita ini,” ujar gubernur.
Anwar menambahkan bahwa mekanisme pengawasan tidak cukup hanya melalui rapat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Evaluasi harus mampu menjangkau kondisi pelaksanaan program hingga ke tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa dan kelurahan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi berkala hingga tingkat tersebut.
Gubernur juga menekankan besarnya tanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. “Semakin kecil tingkatan jabatan, semakin besar tanggung jawab,” tegasnya.
Pembentukan Satgas Asta Cita diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemprov Sulteng dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran tim ini juga diharapkan membuat proses pemantauan program lebih terukur, sehingga kendala pelaksanaan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara lebih cepat oleh instansi terkait seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan ini, Pemprov Sulteng berharap pelaksanaan Asta Cita dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah, tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. */hn
