PALU, DAILYKOTA – Program Berani Sehat di Sulawesi Tengah memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaannya. DPRD Sulteng menyoroti perubahan perilaku sebagian peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang disebut mulai berhenti membayar iuran setelah hadirnya program layanan kesehatan gratis tersebut.
Persoalan itu menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Palu, Selasa, 13 Oktober 2026, dibuka Wakil Ketua II DPRD Sulteng, H. Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menyoroti perlunya kejelasan hubungan antara Program Berani Sehat dan layanan BPJS Kesehatan. Menurut dia, pelaksanaan program tersebut perlu memiliki sasaran penerima dan batas wilayah layanan yang terukur agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan skema jaminan kesehatan nasional.
Persoalan kepesertaan menjadi penting karena masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya dalam memperoleh layanan kesehatan. Jika mekanisme kedua program tidak tersosialisasi dengan baik, masyarakat berpotensi salah memahami cakupan perlindungan yang tersedia.
Selain itu, DPRD juga menilai regulasi pendukung harus memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak menerima manfaat Berani Sehat, bagaimana prosedur penggunaannya, serta fasilitas kesehatan yang dapat melayani peserta.
FGD ini merupakan prakarsa Komisi IV DPRD Sulteng. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, Sekretaris Komisi IV Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, serta anggota Komisi IV lainnya, tim penyusun, tenaga ahli, dan perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi IV berupaya menyempurnakan aturan penyelenggaraan kesehatan agar pelaksanaan Berani Sehat berjalan lebih terarah dan selaras dengan sistem BPJS Kesehatan.
Kepastian regulasi diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman masyarakat, memperjelas mekanisme pelayanan, sekaligus memastikan program kesehatan daerah berjalan sesuai sasaran. */hn
