PALU, DAILYKOTA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mendorong pemetaan kebutuhan dan potensi lebih dari 2.000 desa sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menilai kajian langsung di lapangan diperlukan agar kebijakan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Gagasan tersebut dibahas saat Anwar menerima audiensi Direktur Direktorat Riset, Inovasi, dan Dampak Sosial MNC University, Humiras Betty M. Sihombing, di Palu, Rabu, 14 Oktober 2026.
Anwar menekankan pentingnya needs assessment atau penilaian kebutuhan masyarakat sebelum program pembangunan dirancang. Pemetaan itu dapat mencakup sektor pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan pariwisata, sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
“Sepanjang tidak ada tim ahli yang melakukan needs assessment kepada masyarakat, perencanaan kita berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Anwar.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi berpeluang membantu pemerintah mengidentifikasi potensi lokal sekaligus merumuskan pendekatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Salah satu contoh yang disampaikan Anwar adalah potensi wisata dan kerajinan tenun sarung Donggala. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas produk, serta promosi agar mampu membuka peluang kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Dalam pertemuan tersebut, MNC University menyatakan kesiapan untuk menjajaki kolaborasi di bidang penelitian, inovasi, dan program yang memberikan dampak sosial. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga dapat mendukung pengembangan potensi daerah.
Anwar menyambut peluang kolaborasi itu sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun, bentuk kegiatan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan masih perlu dirumuskan bersama melalui pembahasan teknis.
Selain pemetaan potensi desa, pertemuan itu juga membahas dukungan terhadap Program Berani Cerdas, termasuk peluang beasiswa dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Kedua pihak berencana menindaklanjuti penjajakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Bappeda. Pembahasan lanjutan diharapkan dapat menghasilkan program percontohan yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Dengan pemetaan yang lebih terarah, pemerintah provinsi berharap potensi pertanian, kelautan, kerajinan, dan pariwisata di berbagai desa dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.*/hn
