JAKARTA, DAILYKOTA – Sebanyak 4.618 laporan masyarakat telah masuk melalui layanan pengaduan digital Berani Samporoa milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah () hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 79 persen laporan berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu respons hanya tiga menit.

Capaian tersebut menjadi salah satu inovasi yang dipaparkan Wakil , Reny A. Lamadjido, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Di hadapan tim penguji, Reny menjelaskan bahwa digitalisasi pengaduan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan informasi secara terbuka. Masyarakat juga harus memiliki akses untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan mendapatkan respons atas persoalan yang mereka hadapi.

menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Selain layanan pengaduan digital, Pemprov Sulteng juga memaparkan sejumlah unggulan lainnya, seperti Sehat (), Berani Cerdas, serta Berani Literasi Informasi atau Klinik .

Reny menegaskan, berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran bagi Provinsi.

Menurut Reny, sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi menjadi faktor penting untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.

Pemprov Sulteng, lanjutnya, akan terus memperkuat Desk PPID dan mendorong keterbukaan informasi menjadi budaya di lingkungan pemerintahan.

Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi jalannya pelayanan publik.