PALU, DAILYKOTA – Besarnya investasi dan pertumbuhan industri pertambangan di Sulawesi Tengah perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPRD Sulteng mengingatkan, kemajuan industri jangan sampai justru meninggalkan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial bagi warga di sekitar kawasan tambang.
Pesan tersebut disampaikan Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam forum bedah buku yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Kota Palu, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Wiwik, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari aktivitas industri.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam kajian mengenai industri ekstraktif perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah maupun DPRD.
Sejumlah isu yang mengemuka dalam forum tersebut meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga persoalan sosial lainnya.
Wiwik menegaskan, temuan-temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan langkah penanganan yang tepat.
Ia juga meminta agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi dan keuntungan ekonomi. Tanggung jawab terhadap kondisi sosial, kesehatan, dan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah operasional harus menjadi bagian dari kewajiban perusahaan.
Menurutnya, pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri juga perlu diperkuat. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap berbagai risiko sosial yang mungkin muncul.
Wiwik mengatakan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan industri agar memberikan manfaat yang lebih merata.
Ia turut mengingatkan pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammadiyah juga meluncurkan dan membedah dua buku yang mengangkat dampak industri ekstraktif serta persoalan konflik Poso, kebenaran, dan hak asasi manusia.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas.
Melalui forum tersebut, DPRD Sulteng berharap kajian akademis mengenai dampak pembangunan dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pertumbuhan industri benar-benar berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan.
