JAKARTA, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dalam forum tersebut, Reny memaparkan sejumlah langkah strategis Pemprov Sulteng untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
Salah satu fokus utama adalah memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
Pemprov Sulteng juga mengandalkan sejumlah inovasi digital dan program unggulan, mulai dari Berani Samporoa sebagai layanan pengaduan masyarakat, Berani Sehat (SEHATI), Berani Cerdas, hingga Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Menurut Reny, keterbukaan informasi tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, transparansi harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat pemerintahan.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang berkelanjutan.
Dukungan tersebut, kata Reny, perlu diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta komitmen dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi.
Selain itu, Pemprov Sulteng akan terus mendorong berbagai terobosan kebijakan dan memperkuat Desk PPID agar keterbukaan informasi semakin terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Reny menilai, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, akses terhadap informasi publik menjadi salah satu instrumen agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Melalui penguatan sistem informasi dan kelembagaan tersebut, Pemprov Sulteng berharap transparansi tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin terbuka dan bertanggung jawab.