JAKARTA, DAILYKOTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan mekanisme ‘war ticket’ untuk mendapatkan undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 8.100 kursi disiapkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi langsung dalam puncak peringatan kemerdekaan ini.
Rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun 2026 ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Acara dimulai sejak 1 Agustus dengan Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, dilanjutkan Pidato Presiden RI di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus, serta Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata pada 15 Agustus. Puncak acara adalah Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.
Mekanisme ‘war ticket’ bagi masyarakat umum ini akan dilakukan secara daring melalui situs resmi Sekretariat Negara. Kuota undangan untuk Upacara HUT RI ke-81 akan dibagi dalam beberapa gelombang. Sistem pendaftaran akan menerapkan prinsip “first come, first served” dengan verifikasi identitas, dan setiap undangan bersifat personal serta tidak dapat dialihkan. Inisiatif ‘war ticket’ ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam merayakan hari jadi bangsa.
“Perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaboratif melalui kerja sama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya,” kata Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretariat Negara.
Mengenai kuota, Juri Ardiantoro menjelaskan, “Kami harapkan kegiatan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Mekanisme pendaftaran akan diumumkan secara terbuka dan transparan.”
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan khusus. “Bapak Presiden memberi arahan bahwa pada peringatan atau Upacara Detik-Detik Proklamasi juga kita mengundang seluruh tokoh bangsa, termasuk para presiden, wakil presiden terdahulu supaya untuk berkenan hadir mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi,” tambah Juri.
Agenda kenegaraan ini tidak hanya berfokus pada perayaan, tetapi juga konsolidasi nasional. Pidato Presiden pada 14 Agustus nanti juga akan membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, yang menjadi arah kebijakan fiskal nasional. Pelaksanaan ‘war ticket’ untuk HUT RI ke-81 ini adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyat, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menyaksikan langsung sejarah.*/hn
