PALU, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) intensifkan pengawasan terhadap pelayanan BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah. Langkah ini menyusul laporan dugaan penguasaan wilayah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) oleh kelompok tertentu di tiga daerah, memastikan akses masyarakat terhadap BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah tetap terjamin.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan pentingnya menindaklanjuti laporan ini secara serius. Tujuannya adalah memastikan pelayanan BBM tetap terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah terkait BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah ini menjadi prioritas.
Persoalan ini mencuat dalam rapat koordinasi Pemprov Sulawesi Tengah bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah. Rapat tersebut diselenggarakan di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Senin, 14/09.
Dalam rapat tersebut, keluhan dari Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah mengenai pelayanan solar bersubsidi juga dibahas. Keluhan ini berfokus pada kendala penggunaan Barcode atau QR Code yang menyebabkan antrean panjang bagi truk kontainer yang ingin mengisi BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masalah distribusi BBM berkembang menjadi hambatan bagi transportasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kelancaran BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah adalah kunci stabilitas.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi,” kata Anwar Hafid.
Secara spesifik, dalam rapat, muncul laporan mengenai indikasi adanya sekelompok pihak yang diduga menguasai wilayah SPBU. Dugaan ini terjadi di beberapa kabupaten, yaitu Poso, Morowali, dan Morowali Utara, yang mempengaruhi distribusi BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulteng berencana untuk membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk Forkopimda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Anwar Hafid.
Selain pengawasan terhadap pelayanan di SPBU, pemerintah juga sedang mencari solusi atas persoalan teknis penggunaan QR Code pada kendaraan angkutan. Ini termasuk bagaimana memastikan distribusi BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah tetap efisien.
Menanggapi kendala QR Code, PT Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah akan menempatkan petugas khusus. Petugas ini bertugas membantu pemeriksaan QR Code, bahkan secara mobile kepada truk yang masih berada dalam antrean panjang untuk membeli BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Skema ini diharapkan dapat mencegah pengemudi mengetahui adanya masalah QR Code hanya ketika kendaraan sudah tepat di depan nozzle. Efisiensi pelayanan BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah adalah tujuan utama.
Pemprov Sulteng juga akan menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Surat ini bertujuan untuk meminta diskresi terkait kondisi tertentu saat kendala teknis QR Code berada di luar kendali masyarakat.
Anwar Hafid menekankan bahwa digitalisasi penyaluran BBM harus tetap berjalan, namun pelayanan di lapangan juga perlu memiliki solusi ketika terjadi gangguan teknis. Ketersediaan BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah harus tetap optimal.
“Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” ujarnya.
Pertamina dan Hiswana Migas selanjutnya diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah. Komunikasi ini penting terkait mekanisme pembelian BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan. Tindakan tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan dan memicu antrean panjang BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan perbaikan mekanisme pelayanan dapat menjaga distribusi BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah tetap tertib. Hal ini juga memberikan kepastian bagi pelaku transportasi dan menjamin pasokan BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulawesi Tengah menjaga kelancaran mobilitas barang dan masyarakat. Ini dicapai melalui pelayanan BBM yang lebih terkoordinasi dan efisien, khususnya untuk BBM Bersubsidi Sulawesi Tengah.
