dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, fokus mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rapat yang digelar di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng. Sabtu, 8 Maret 2025.
Pertemuan ini di hadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo.
Gubernur Sulteng menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi panduan nyata dalam pembangunan, bukan sekadar dokumen perencanaan. Ia menyoroti sejumlah tantangan utama, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran yang belum tertangani optimal, serta infrastruktur yang masih terbatas.
Menurutnya, banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksi mereka.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD yang di susun harus berisi solusi konkret yang dapat di jalankan dan di ukur keberhasilannya. Program-program yang di rancang harus berdampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya sekadar visi di atas kertas.
Dalam visi “Sulteng Nambaso”, ia ingin memastikan daerah ini berkembang di semua sektor dengan kebijakan strategis yang memberikan manfaat nyata. Prioritas utama mencakup peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang lebih inklusif, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok.
Di sektor pendidikan, Anwar Hafid menargetkan peningkatan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program beasiswa. Ia juga menyiapkan dukungan khusus bagi siswa berprestasi yang mengalami keterbatasan finansial.
Sementara itu, di sektor kesehatan, gubernur menegaskan pentingnya pelayanan medis yang mudah di akses masyarakat. Ia berjanji menerapkan sistem layanan kesehatan berbasis KTP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
“Tidak boleh ada lagi warga yang di tolak rumah sakit hanya karena kartu BPJS-nya menunggak,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga akan memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil. Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menyoroti tantangan yang masih di hadapi, seperti minimnya fasilitas medis dan sulitnya akses komunikasi di beberapa wilayah.
“Masih banyak desa yang kesulitan sinyal, sehingga masyarakat harus naik bukit hanya untuk berkomunikasi. Ini harus segera di perbaiki,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga menargetkan penurunan inflasi melalui stabilisasi harga bahan pokok, terutama di daerah yang sering mengalami lonjakan harga akibat kendala distribusi. Selain itu, gubernur ingin memastikan nilai-nilai budaya lokal tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan daerah.
“Kami ingin semangat persatuan dan kebersamaan, seperti nilai simtumarus, terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat,” tambahnya.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menegaskan bahwa RPJMD di susun berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kami memastikan setiap program dalam RPJMD memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga implementasinya dapat di ukur secara objektif,” katanya.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang di ambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dengan pendekatan berbasis solusi konkret, RPJMD ini di harapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi Sulawesi Tengah, menjadikannya daerah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. *
