dailykota.com PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat penanganan persoalan tenaga honorer, khususnya terkait pembayaran gaji Pegawai Harian Lepas (PHL) berdasarkan kontrak tahun 2025. Langkah ini di bahas dalam rapat yang di pimpin Gubernur Anwar Hafid di Ruang Rapat Polibu, Selasa, 28 April 2026.
Rapat tersebut di hadiri Sekretaris Daerah Novalina serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng. Fokus utama pertemuan adalah memastikan pembayaran hak tenaga honorer berjalan cepat, tertib, dan merata.
Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan menerapkan skema penyeragaman. Ia menekankan pentingnya sistem yang transparan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antarinstansi.
“Pembayaran harus jelas, tertib, dan tidak menimbulkan ketimpangan,” tegasnya.
Selain percepatan pembayaran, pemerintah juga memfinalisasi jumlah tenaga honorer di setiap OPD. Pendataan akurat dinilai menjadi kunci untuk memastikan hak para tenaga non-ASN tersalurkan dengan tepat.
Langkah ini sekaligus mencegah kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat proses pembayaran.
Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan tenaga honorer harus mengedepankan rasa keadilan. Ia mengingatkan agar tidak ada honorer yang terabaikan, terutama mereka yang telah lama mengabdi.
“Saya tidak ingin ada ketidakadilan. Banyak honorer bekerja dengan baik, tetapi belum mendapatkan kepastian status. Pastikan hak mereka dipenuhi,” ujarnya.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer secara menyeluruh. Selain memastikan pembayaran gaji, pemerintah juga berupaya memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN di daerah. */hn
