PALU, DAILYKOTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi di Kabupaten Sigi per 31 Juli 2026, kini memusatkan perhatian pada percepatan rehabilitasi gempa Sigi 2026 dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin (03/08/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi akhir pelaksanaan masa transisi sekaligus menyusun langkah strategis untuk memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Wagub Reny, berakhirnya status transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan terhadap masyarakat terdampak. Pemprov Sulteng tetap melakukan pemantauan serta evaluasi agar seluruh program pemulihan berjalan sesuai target, demi kelancaran rehabilitasi gempa Sigi 2026.
“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” kata dr. Reny A. Lamadjido.
Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan pascabencana masih terus berlangsung, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak lainnya, yang menjadi bagian krusial dari upaya rehabilitasi gempa Sigi 2026.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” tegasnya.
Kabupaten Sigi menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana karena menjadi daerah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026, menandai urgensi rehabilitasi gempa Sigi 2026 yang intensif.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BNPB, dan seluruh perangkat daerah agar proses rehabilitasi gempa Sigi 2026 berjalan lebih cepat dan terarah.
Wagub berharap seluruh pihak tetap menjaga sinergi sehingga pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian bagi warga terdampak, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.*/hn
