dailykota.com PALU – DPRD Kota Palu kembali menggelar Rapat Pansus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2023. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu. Selasa, 16 April 2024.
Pembahasan di mulai dengan menyoroti dana aspirasi masyarakat yang di titipkan melalui Anggota DPRD. Abdulrahim Nassar Al Amri menyoroti pentingnya kejelasan dari Pemerintah Kota Palu terkait dana aspirasi masyarakat. Yang di titipkan melalui Anggota DPRD sebelum melanjutkan pembahasan LKPJ Wali Kota Palu tahun 2023.
“Kita kembali ke pokir dulu, supaya tidak ada perdebatan tentang Pokir. Kita sepakati dulu soal Pokir sebagaimana di sampaikan Anggota Pansus Ishak Chae soal pergeseran. Kalau pergeseran tidak bisa, kita berbicara komitmen dahulu di Paripurna ini. Kalau memang Pokir ini hilang ataupun Pokir-Pokir kita tidak ada dan di geser ke anggaran perubahan. Bagaimana mekanismenya, meyakinkan di perubahan anggaran, pokir kita itu masuk, ini dulu yang kita kejar,” jelasnya.
Abdulrahim menyarankan pimpinan sidang rapat Pansus untuk menyelesaikan dulu masalah keberadaan dana pokir. yang di peruntukkan bagi Anggota DPRD tahun anggaran 2024 menunjukkan kebutuhan akan klarifikasi dan pengaturan yang jelas sebelum melanjutkan pembahasan lainnya.
Dia meminta kepada seluruh OPD teknis terkait dengan data dari seluruh daftar dana aspirasi masyarakat (pokir) Anggota DPRD Kota Palu. Untuk di serahkan agar di ketahui mana dana pokir yang masuk dan mana dana pokir Anggota DPRD yang tidak masuk dalam pembahasan.
Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Palu Ishak Cae menyetujui dan sepakat kepada Anggota Pansus Wim. Yang meminta di selesaikan terlebih dahulu pembahasan Pokir di rapat Pansus kali ini.
“Saya setuju ketua, apa yang di suarakan oleh Anggota DPRD Kota Palu Wim. Mungkin sebaiknya kita fokus dulu di Dana Aspirasi Masyarakat (Pokir). Karena kenapa, seluruh teman-teman ini mempersoalkan ini,” katanya.
“Kalau pokir ini tidak terakomodir, kita Anggota DPRD yang menjadi sasaran, di anggap tidak betul, bohong, seperti itu. Olehnya itu, saya sepakat bahwa apa yang di suarakan oleh Wim, kita harus fokus dulu soal ini,” ungkap Ishak Cae. (*)
