dailykota.com PALU – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu menyampaikan 37 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang di gelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin, 25 Mei 2026.
Laporan hasil kerja pansus yang di bacakan Sekretaris Pansus, Rustia Tompo, memuat sejumlah catatan, evaluasi, serta rekomendasi yang di tujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Rustia menegaskan, pembahasan LKPj merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Evaluasi dan rekomendasi atas LKPj kepala daerah harus di maknai sebagai bentuk dukungan DPRD kepada pemerintah daerah melalui kemitraan yang sejajar dan konstruktif,” ujarnya.
Menurutnya, rekomendasi yang di susun pansus tidak hanya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun mendatang.
Dalam pembahasannya, pansus menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pansus juga mendorong Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program agar manfaat pembangunan dapat di rasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sebanyak 37 rekomendasi yang di hasilkan di harapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Palu untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD menilai tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di Kota Palu. */hn
