dailykota.com PALU – DPRD Kota Palu kembali menyoroti arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Palu. Anggota DPRD Kota Palu, Moh. Haekal Ishak, mempertanyakan prioritas pembangunan yang di nilai lebih banyak mengalokasikan dana untuk patung, taman kota, dan pengadaan bus bernilai miliaran rupiah, sementara persoalan drainase di sejumlah titik belum terselesaikan.
Kritik itu di sampaikan Haekal dalam rapat paripurna pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu. Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Haekal, DPRD berulang kali mengusulkan perbaikan drainase di Jalan Sungai Surumana, Jalan Danau Lindu, serta kawasan depan Kompleks Alkhairaat di Jalan Sis Aljufri. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapat perhatian serius.
“Setiap musim hujan, drainase di depan Alkhairaat meluap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Usulan perbaikannya sudah beberapa kali kami sampaikan, tetapi belum juga direalisasikan,” tegas Haekal.
Politisi tersebut meminta Pemkot Palu menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Ia menilai pembangunan drainase memiliki dampak yang lebih langsung bagi warga di banding proyek estetika kota.
“Pemkot harus realistis menentukan prioritas. Mana yang lebih mendesak, memperbaiki drainase yang menjadi kebutuhan masyarakat atau menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk taman, patung, dan bus,” ujarnya.
Haekal juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Palu Barat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
Selain mengkritisi kebijakan anggaran, Haekal menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Palu dalam rapat paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam forum strategis DPRD penting sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif sekaligus menunjukkan komitmen terhadap evaluasi pembangunan.
“Rapat ini membahas pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Saya berharap Wali Kota hadir langsung, atau setidaknya Wakil Wali Kota, karena forum ini sangat penting,” katanya.
Rapat paripurna tersebut di pimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu Muhlis U. Aca dan di hadiri sejumlah anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu Eka Komalasari, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). *
