dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menegaskan pentingnya skema dana bagi hasil (DBH) nikel yang lebih adil bagi daerah penghasil. Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu, 7 Desember 2025 , yang turut di hadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Menurut Anwar, beban sosial dan lingkungan akibat industri nikel masih dominan ditanggung daerah, sementara manfaat ekonomi belum sebanding. Ia mencontohkan, pendapatan pajak dari industri smelter mencapai Rp200–300 triliun per tahun, namun Sulteng hanya menerima Rp222 miliar.
“Bukan 16 persen seperti di undang-undang. Satu persen saja dari Rp300 triliun, daerah sudah bisa mendapatkan Rp3 triliun,” tegasnya.
Anwar menilai inisiatif Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, dalam menggagas FD-PNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan DBH nikel. Ia memastikan bahwa daerah tidak menolak hilirisasi industri, selama manfaatnya juga di rasakan masyarakat di wilayah tambang.
Forum FD-PNI sendiri di ikuti lima DPRD provinsi penghasil nikel: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Kehadiran Forkopimda, kepala daerah, hingga akademisi memperkuat komitmen bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada daerah tambang.
