dailykota.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa () menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah () tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang di sampaikan , Hadianto Rasyid. Namun, Fraksi PKB juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna yang di gelar Kamis, 3 Juli 2025.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi PKB mengapresiasi pemerintah kota atas dokumen pertanggungjawaban yang di nilai sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik. Mereka menilai secara umum pelaksanaan menunjukkan capaian positif, khususnya dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Meski demikian, juru bicara Fraksi PKB, Andris, menekankan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor dan retribusi. Fraksi PKB mendorong peningkatan kapasitas aparatur, penerapan digitalisasi sistem perpajakan, serta perluasan basis pajak secara adil.

“ memang patut diapresiasi, namun tingginya angka harus dianalisis secara mendalam. Bisa jadi itu cerminan efisiensi, tapi juga bisa menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan program,” ujarnya.

Dari sisi belanja, Fraksi PKB memuji komitmen pemerintah dalam menyentuh sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun mereka juga mencermati adanya sejumlah program yang realisasinya rendah dan belum memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik.

Terkait tata kelola, Fraksi PKB mendukung penuh upaya Pemkot Palu dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mereka mendorong agar setiap catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dijadikan pijakan untuk perbaikan sistemik, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Sebagai penutup, Fraksi PKB secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

“Kami akan terus mengawal agar pelaksanaan benar-benar berpihak kepada rakyat. Palu harus mantap bergerak,” tegas Andris. hn