Palu – Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2024 di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Sebagai tanggapan terhadap pidato pengantar Gubernur Sulteng tentang APBD Sulteng 2024. Di ruang sidang utama DPRD Sulteng. Senin, 16 Oktober 2023.
Fraksi Nasdem meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menunda-nunda dalam melaksanakan belanja sesuai dengan anggaran masing-masing, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Juru bicara fraksi Nasdem Adi Pitoyo mencatat. Bahwa dalam Rancangan APBD Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp1.988 triliun. Melebihi proyeksi PAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp1.936 triliun.
Ini menunjukkan peningkatan kontribusi PAD dalam APBD, dari 20,78% sejak tahun 2020. Proyeksi ini juga menandakan peningkatan hingga mencapai 40,06% pada tahun 2026.
Adi Pitoyo menekankan bahwa peningkatan PAD seperti ini menunjukkan semakin mandirinya Provinsi Sulteng dalam hal fiskal dan mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Fraksi Nasdem berharap bahwa dengan perencanaan yang baik, ekonomi Sulteng akan menjadi lebih inklusif dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
Oleh karena itu, Fraksi Nasdem mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus berinovasi dalam mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan. Dalam pidato Gubernur Sulteng, Adi Pitoyo juga menyoroti tantangan global, seperti kemajuan teknologi digital. Hal ini memicu kebutuhan untuk memiliki layanan yang terdigitalisasi, yang membutuhkan pergeseran dari peralatan fisik (hardware) ke perangkat lunak (software).
Adi Pitoyo menilai adanya ketidakseimbangan dalam digitalisasi antara masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan. Fraksi Nasdem mendesak Gubernur untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.
Perubahan iklim ekstrem, tidak hanya mengancam kesehatan, keselamatan, tetapi juga aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana alam yang sering terjadi berhubungan erat dengan perubahan iklim, dan berdampak besar terutama pada sektor pertanian.
Namun, Fraksi Nasdem mencatat bahwa belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 28,53% dari belanja modal total. Menunjukkan kurangnya perhatian terhadap ancaman krisis pangan dan fenomena El Nino. Fraksi Nasdem juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk lebih berfokus pada produksi dan penyediaan cadangan pangan.
Saat ini, Sulteng memiliki daya dukung air lebih dari 153.669,99 hektar di Kabupaten Parigi Moutong. 113.166,01 hektar di Kabupaten Tolitoli. 102.871,94 hektar di Kabupaten Banggai. Dan 99.216,17 hektar di Kabupaten Donggala. (hn/*)