PALU, DAILYKOTA – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Bank Sulteng mempercepat pemulihan layanan ATM dan aplikasi Bank Sulteng Mobile agar masyarakat kembali mendapatkan akses transaksi perbankan secara normal.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Sulteng, Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas perkembangan perbaikan sistem, pemeliharaan perangkat, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan keamanan transaksi nasabah.
RDP tersebut dihadiri Direktur Kepatuhan Bank Sulteng bersama sejumlah kepala divisi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Biro Perekonomian.
Dalam rapat itu, manajemen Bank Sulteng menjelaskan bahwa proses peningkatan perangkat dan perbaikan sistem masih berlangsung dengan pendampingan konsultan yang direkomendasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank Sulteng menargetkan layanan ATM untuk transaksi antarbank kembali normal pada awal November 2026. Sementara pemulihan aplikasi Bank Sulteng Mobile telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan berfungsi optimal pada pertengahan November.
Menanggapi perkembangan tersebut, Komisi II DPRD Sulteng memberikan sejumlah rekomendasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga selama proses perbaikan berlangsung.
DPRD meminta manajemen memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh kantor cabang dan mesin ATM. Selain itu, Bank Sulteng didorong menyediakan layanan kas keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor pelayanan perbankan.
Komisi II juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai gangguan layanan maupun perkembangan proses pemulihan. Humas Bank Sulteng diminta lebih aktif menyampaikan informasi mengenai fasilitas transaksi yang masih dapat digunakan nasabah.
Di sisi lain, percepatan pemulihan sistem harus tetap memperhatikan keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi nasabah.
Melalui RDP tersebut, Komisi II berharap Bank Sulteng segera menyelesaikan pembenahan sistem sehingga kualitas pelayanan kembali optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap bank pembangunan daerah tetap terjaga.
