dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berkomitmen memangkas anggaran yang tidak efisien demi meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Rapat Koordinasi di halaman parkir Kantor Gubernur, Selasa, 4 Maret 2025, ia menegaskan bahwa program Berani Harmony akan menjadikan birokrasi lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Anwar Hafid menyoroti anggaran perjalanan dinas yang membengkak hingga Rp200 miliar. Ia menilai jumlah ini berlebihan dan akan mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas bagi kepala dinas, sekretaris, hingga staf.
“Kalau di hitung-hitung, ini seperti ada orang yang jalan terus tanpa pernah di kantor. Ini harus di kendalikan,” ujarnya tegas.
Praktik “titip-titip anggaran” juga menjadi perhatian serius. Anwar Hafid menegaskan bahwa pola lama ini harus di hentikan agar keuangan daerah lebih sehat. Dana yang di hemat akan di alihkan untuk menaikkan tunjangan pegawai.
“Lebih baik kita gunakan untuk kesejahteraan ASN daripada hanya di nikmati segelintir orang,” katanya.
Gubernur Anwar Hafid juga memastikan bahwa sebelum Lebaran, ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dua bulan sekaligus gaji ke-13.
Selain itu, ia mengkritik ketimpangan tunjangan kinerja di beberapa dinas. Ia menolak anggapan bahwa tunjangan hanya bergantung pada “dinas basah atau kering”, melainkan harus di berikan secara adil.
“Semua ASN punya hak yang sama. Jangan ada yang di anaktirikan!” tegasnya.
Anwar Hafid juga meminta kepala dinas tidak membeda-bedakan stafnya. Menurutnya, sistem birokrasi harus adil tanpa ada pegawai yang di istimewakan. “Jangan ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan agar tidak ada ASN yang melobi pejabat, terutama melalui keluarga mereka. “Jangan coba-coba lobi ke istri saya. Urusan pemerintahan adalah tanggung jawab saya, bukan istri saya!” katanya tegas.
Selain itu, ia menuntut agar seluruh proses administrasi di percepat dan tidak ada lagi istilah “sementara di proses” tanpa kejelasan waktu.
Anggaran yang berhasil di hemat akan di alokasikan untuk sektor pendidikan, khususnya biaya kuliah mahasiswa Sulawesi Tengah.
“Bayangkan, Rp300 miliar bisa membiayai ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid menerapkan sistem pelayanan transparan dan terukur. Setiap instansi wajib menentukan batas waktu penyelesaian administrasi, serta memberikan reward bagi yang cepat dan sanksi bagi yang lambat.
“Kalau ada yang lebih cepat dari target, ada reward. Kalau lambat, siap-siap terima punishment!” pungkasnya. *
