PALU, DAILYKOTA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan kawasan industri diperkuat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Irjen Pol. Rizal Irawan, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu, 14 Oktober 2026.
Anwar menilai besarnya potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah, termasuk sektor pertambangan mineral dan batuan serta kawasan industri, harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurutnya, keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dampak kegiatan usaha terhadap masyarakat.
“Jangan sampai ketika berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita begitu bersemangat. Tetapi ketika muncul risiko dan dampak lingkungan, semua pihak justru berlindung di balik alasan kewenangan,” tegas Anwar.
Ia menyoroti persoalan koordinasi yang dapat menghambat penanganan dugaan pelanggaran lingkungan. Perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, menurutnya, tidak boleh membuat tindak lanjut di lapangan terabaikan.
Anwar meminta kepala daerah dan jajaran dinas lingkungan hidup mengambil langkah sesuai kewenangan serta ketentuan hukum. Setiap indikasi pencemaran atau pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan harus ditindaklanjuti secara serius.
Perhatian khusus juga diarahkan pada dokumen dan persetujuan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk pertambangan batuan atau galian C. Anwar menyampaikan bahwa aspek lingkungan perlu diperiksa sebelum proses persetujuan dilanjutkan.
Selain pertambangan, ia meminta persoalan kualitas udara di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara diperiksa secara serius. Informasi mengenai tingginya polusi udara dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kedua wilayah itu, menurutnya, perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan berbasis data.
Anwar juga mengingatkan pentingnya pengawasan kegiatan pertambangan di Kota Palu, terutama apabila berpotensi mengganggu keselamatan permukiman atau meningkatkan risiko bencana. Kondisi geologi dan kerawanan bencana perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghambat investasi. Namun, kegiatan ekonomi harus berjalan dengan mematuhi ketentuan lingkungan dan memperhitungkan keselamatan warga.
“Usaha tetap bisa berjalan, tetapi perusahaan juga harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kegiatan ekonomi terus berjalan, sementara keselamatan masyarakat dan lingkungan justru dikorbankan,” ujarnya.
Melalui koordinasi dengan KLH/BPLH dan instansi terkait, Pemprov Sulawesi Tengah berharap pengawasan serta penegakan hukum lingkungan semakin efektif. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat.*/hn
