dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun tidak memiliki jaminan kesehatan aktif. Ia memastikan bahwa berobat cukup dengan menunjukkan KTP. Dan tidak boleh ada pasien yang di tolak. Hal tersebut di ungkapkan dalam rapat bidang kesehatan yang di gelar di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur. Kamis, 6 Maret 2025.
Rapat ini di hadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, serta jajaran Direktur RS Undata dan RS Madani.
“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, berobat cukup tunjukkan KTP, langsung di layani di rumah sakit,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia menyoroti tingginya 61% pekerja informal di Sulawesi Tengah yang sering kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status BPJS yang tidak aktif. Solusi ini juga mencakup korban PHK yang tiba-tiba kehilangan akses BPJS dan butuh perawatan segera.
“Mereka yang baru saja di PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga menegaskan bahwa pasien BPJS harus mendapatkan layanan setara dengan pasien umum di rumah sakit. BPJS Cabang Palu di apresiasi karena memiliki pelayanan lebih baik di banding daerah lain, namun masih perlu peningkatan agar tidak ada diskriminasi layanan. Tahun 2026, Pemprov Sulteng akan membangun rumah sakit berstandar internasional di Palu dan meningkatkan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota.
“Kita mulai dari RS Madani dan RS Undata sebagai contoh. Tahun depan, kita turun membantu kabupaten,” tambahnya.
Program unggulan “Berani Sehat” yang di gagas Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido bertujuan memastikan semua warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Kami berjanji, siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang di tolak,” tutup Gubernur Sulteng.
