dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari data yang akurat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Hal tersebut di sampaikan saat kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Pogombo, Palu, Senin, 20 April 2026.
Anwar mengatakan kebijakan yang tidak di dukung data yang valid berisiko meleset dari sasaran. Karena itu, seluruh program sosial dan pembangunan daerah kini mengacu pada basis data yang sama.
“Perencanaan yang baik harus di mulai dari data yang akurat. Dengan begitu bantuan dan program pemerintah benar-benar di terima oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Ia mengungkapkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10 persen dari total penduduk. Selain itu, terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih masuk kategori tidak layak huni berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat berbagai intervensi, mulai dari sektor pendidikan, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pendekatan terpadu dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui Program Sekolah Rakyat yang tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, keluarga penerima manfaat akan mendapatkan pendampingan agar mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Strategi pemerintah bukan hanya membantu sesaat, tetapi memastikan keluarga miskin mampu bangkit dan mandiri,” ujar Saifullah Yusuf.
Kunjungan Menteri Sosial ke Sulteng menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan melalui program yang berbasis data, terukur, dan berkelanjutan.
