dailykota.com PALU – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memimpin jalannya Rapat Koordinasi secara virtual. Terkait Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. Selasa, 21 November 2023.
Rapat tersebut di ikuti Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo mewakili Wali Kota Palu. Dan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Wamendagri John Wempi Wetipo mengungkapkan Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024. Menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 di bebankan pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Dengan pembagian 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
John Wempi juga mendorong Pemda di Sulawesi agar segera mempercepat penandatanganan NPHD terkait Pilkada. Mengingat pentingnya realisasi penandatangan NPHD untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut.
“Hingga 20 November 2023, masih banyak daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), belum menandatangani NPHD. Baik dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. Sebanyak 8 kabupaten di Sulteng belum menandatangani NPHD dengan KPUD, dan 13 kabupaten/kota belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu daerah,” ungkap John Wempi.
Wempi mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk segera menyelesaikan penandatanganan NPHD. Serta meminta laporan status update kepada Ditjen Keuda. Selain itu, Sulteng, Ia juga meminta hal yang sama di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara.
Wempi memberikan apresiasi kepada Pemda Gorontalo karena telah menyelesaikan NPHD bersama KPUD dan Bawaslu. (hn/*)
