dailykota.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Sony Tandra menyerukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agar menyampaikan catatan terkait sumber pendapatan dan retribusi. Dalam rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Palu. Selasa, 14 November 2023.
Soni Tandra menggarisbawahi pentingnya TAPD menyajikan catatan yang rinci, bukan hanya verbal. Selain itu, ia mencermati kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD yang berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP).
“Kenaikan ini signifikan, mencapai Rp70 miliar. Meskipun saya mengapresiasi, namun saya masih merasa belum puas. Karena perhitungannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2017,” ujar Sony Tandra.
Dalam perbandingan, Sony Tandra menyoroti perbedaan kontribusi PAD dari PAP PLTA Sorowako, Sulawesi Selatan. Dimana hanya memiliki kapasitas 360 megawatt dan memberikan PAD sebesar Rp80 miliar hingga Rp85 miliar. Sementara PT Poso Energy dengan kapasitas 515 megawatt hanya memberikan kontribusi PAP di bawah Rp20 miliar.
“Perbandingannya jauh dari harapan kita. Kapasitas daya lebih tinggi tapi kontribusinya lebih kecil,” tambahnya.
Selain itu, Soni Tandra juga membahas sumber pendapatan dari retribusi, termasuk objek pajak yang belum tercantum dan perlu penjelasan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Berharap agar tarif untuk berbagai sektor seperti PLTA, industri, dan PDAM dapat di jelaskan untuk memungkinkan perbandingan dengan daerah lain,” ungkap Soni Tandra.
Kepala Bapenda Sulteng, Rifki Anata Mustaqim, merespons pertanyaan tersebut dengan menyebut bahwa simulasi telah di buat bersama Cikasda untuk mengevaluasi penarikan PAP. Rifki menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran untuk kajian lebih lanjut.
Sementara itu, terkait retribusi, Rifki menyebut bahwa tahun depan beberapa retribusi akan di hapus, dan ada pula kewenangan yang akan di ambil oleh pemerintah pusat. (hn/*)