PALANGKA RAYA, DAILYKOTA – Kepala Dinas Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, secara resmi menolak wacana untuk meliburkan anak di tengah isu cuaca ekstrem dan tekanan sosial yang berkembang. Pernyataan ini disampaikan Reza Prabowo pada akhir Agustus 2026 di Kantor Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus tetap berlangsung.

Keputusan Reza Prabowo tolak sekolah Kalteng ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa libur massal justru dapat merugikan anak-anak. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu proses belajar, terutama saat Kalteng sedang gencar menjalankan prioritas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera dan target peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Muhammad Reza Prabowo juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak. Kebijakan ini didukung penuh oleh Kalteng, H. Agustiar Sabran, yang memiliki visi serupa dalam memajukan pendidikan di wilayah tersebut. Penolakan Reza Prabowo tolak libur sekolah Kalteng ini menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi pendidikan.

Dengan jumlah siswa mencapai ±1,2 juta dan anggaran pendidikan sebesar ±Rp4,2 triliun pada tahun 2026, Dinas Pendidikan Kalteng fokus pada pemerataan akses dan sekolah. Reza Prabowo optimis kebijakan ini akan mempercepat pencapaian target kurikulum dan kualitas SDM daerah.

“Kami tidak akan meliburkan anak sekolah hanya karena tekanan isu. Pendidikan adalah hak anak, dan tugas kami memastikan proses belajar tetap berjalan dengan aman dan berkualitas,” kata Muhammad Reza Prabowo, Kadisdik Kalteng.

Pihaknya justru memperkuat pengawasan , keselamatan, dan literasi di sekolah, sebagai solusi alternatif dibandingkan libur massal. Reza Prabowo tolak libur sekolah Kalteng karena menganggap hal itu kontraproduktif.

“Anak-anak Kalimantan Tengah tidak boleh jadi penonton lagi. Mereka harus berdaya saing, dan itu hanya bisa dicapai dengan konsistensi belajar,” tambah Reza Prabowo.

Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. “Program Kartu Huma Betang Sejahtera harus tetap berjalan. Libur sekolah bukan solusi, yang dibutuhkan adalah penguatan fasilitas dan pengawasan,” kata Gubernur H. Agustiar Sabran.

Untuk menghadapi cuaca ekstrem, Dinas Pendidikan Kalteng telah menyiapkan protokol keselamatan di sekolah. Ini termasuk penyediaan ruang aman dan yang memadai. Program literasi digital juga telah diuji coba di 50 sekolah menengah sejak Juli 2026, memperkuat komitmen pada transformasi pendidikan. Langkah ini selaras dengan fokus Reza Prabowo tolak libur sekolah Kalteng demi kemajuan kualitas SDM.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbudristek) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Hari Sekolah mendukung upaya konsistensi belajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyatakan dukungan atas langkah Kalteng ini, dengan catatan bahwa pengawasan kesehatan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Reza Prabowo sendiri menyatakan keterbukaannya terhadap kritik publik, namun tetap menolak kebijakan libur massal yang dinilai akan menghambat kemajuan pendidikan di Bumi Tambun Bungai.