dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten/kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 3 September 2025. Ia di dampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, serta Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa. Sejumlah bupati turut bergabung secara virtual.
Dalam arahannya, Anwar menyoroti tingginya angka inflasi Sulteng yang pada Agustus 2025 tercatat 3,62 persen (yoy), masuk dalam 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional. Tiga daerah penyumbang utama adalah Tolitoli (5,70 persen), Morowali (5,69 persen), dan Banggai (4,66 persen).
“Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi, terutama di tiga daerah ini. Kita harus bergerak cepat dengan langkah konkret. Pasar murah harus lebih masif hingga tingkat desa, melibatkan Bulog, TNI-Polri, camat, dan kepala desa. Target kita jelas, dalam tiga bulan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” tegas Anwar.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep.
“Yang di butuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menambahkan bahwa aliran beras dari Banggai dan Morowali justru lebih banyak terserap ke luar provinsi seperti Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini membuat harga di Sulteng lebih tinggi di banding daerah tujuan distribusi.
Padahal, kata Irfan, data BPS menunjukkan Sulteng masih surplus lebih dari 58 ribu ton beras hingga Agustus 2025. “Artinya, kebutuhan daerah sebenarnya cukup. Masalahnya ada pada distribusi. Pasokan lokal harus diprioritaskan lebih dulu sebelum di jual keluar daerah,” jelasnya.
Irfan juga mengingatkan potensi gangguan akibat musim hujan Oktober yang dapat mempersulit pengeringan gabah. Ia mendorong penguatan rantai pasok dan peningkatan kapasitas rice milling unit, khususnya di Parigi Moutong, agar kualitas beras lebih terjaga dan distribusi lebih lancar.
Rakor ini menghasilkan empat fokus utama TPID: menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi publik yang efektif di Sulteng.
“Pemerintah harus hadir di pasar dan memastikan masyarakat merasa tenang. Ekspektasi positif akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Anwar Hafid. *
