PARIGI MOUTONG, DAILYKOTA – Tingginya kebutuhan belanja pegawai menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan program pembangunan. Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Persoalan itu disampaikan Bupati Parigi Moutong Erwin Burase saat menerima kunjungan koordinasi dan komunikasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis, 29 Oktober 2026.
Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim tersebut menjadi forum pembahasan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga penanganan bencana dan persoalan pertambangan.
Erwin mengapresiasi kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng. Ia berharap komunikasi antarlembaga pemerintahan tersebut dapat memperkuat sinergi dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerahnya.
Menurut Erwin, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten. Besarnya kebutuhan belanja pegawai membuat pemerintah harus mengatur prioritas agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Tekanan terhadap anggaran daerah juga datang dari kebutuhan penanganan bencana alam, terutama banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur.
Karena itu, pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, baik dalam penguatan program pembangunan maupun penyediaan sarana penanganan bencana.
Erwin juga berharap DPRD Sulteng dapat membantu memperjuangkan dukungan konkret bagi Kabupaten Parigi Moutong, termasuk penyediaan alat berat untuk mendukung penanganan bencana dan infrastruktur terdampak.
Selain itu, pemerintah kabupaten meminta perhatian terhadap persoalan pertambangan, khususnya menyangkut tata kelola, legalitas, dan pengawasan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim bersama anggota dewan yang hadir diharapkan dapat menjembatani berbagai kebutuhan tersebut dalam pembahasan kebijakan dan koordinasi di tingkat provinsi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, anggota DPRD Kabupaten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah kabupaten berharap dukungan pemerintah provinsi semakin terarah sehingga keterbatasan fiskal tidak menghambat upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.*/hn
