PALU, DAILYKOTA — Perjuangan Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan hak Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menemukan titik terang. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M Said, memastikan pemerintah pusat telah menganggarkan sisa kurang salur DBH Sulteng dan akan mencairkannya.
Kepastian itu di sampaikan Muhidin saat menjawab pertanyaan media, Senin (17/8/2026). “Sudah di anggarkan, cuma kepastian nilainya belum ada. Insyaallah dana bagi hasil akan cair,” kata Muhidin melalui pesan WhatsApp.
Sisa kurang salur DBH Sulteng periode 2023–2026 di perkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp13 miliar yang mendapat kepastian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Di tengah besarnya hak fiskal yang tengah di perjuangkan, perhatian publik tertuju kepada 11 wakil rakyat Sulteng di Senayan, terdiri dari tujuh anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI. Muhidin M. Said sejauh ini menjadi satu-satunya yang secara terbuka menyuarakan perkembangan dan memperjuangkan penyelesaian DBH Sulteng di tingkat pusat. Sementara 10 wakil rakyat lainnya belum terdengar suaranya dalam perjuangan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: ke mana suara 10 wakil rakyat Sulteng lainnya? Ketika daerah memperjuangkan hak atas DBH, publik menunggu langkah nyata para wakilnya di Jakarta.
Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, Randir Lestari Takraw, sebelumnya juga mempertanyakan minimnya suara wakil Sulteng dalam isu DBH minerba.
“Ini bukan soal minta-minta. Ini soal hak. Tanah kita di gali, laut kita di korbankan, tetapi ketika bicara DBH dan keadilan fiskal, wakil kita di Jakarta ke mana?” tegas Randir.
Menurutnya, 10 wakil rakyat Sulteng memiliki ruang dan kewenangan politik untuk menyuarakan kepentingan daerah di parlemen maupun dalam forum penganggaran nasional. Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga ingin melihat sikap, perjuangan, dan hasil nyata dari para wakil yang mereka pilih.
Mereka adalah, Beniyanto, Benny Tamoreka (Golkar), Nilam Sari Lawira (NasDem), Longki Djanggola (Gerindra), Matindas Janusanti Rumambi (PDI Perjuangan), Ellen Esther Pelealu (Demokrat) dan Sarifuddin Sudding (PAN).
Perjuangan DBH sendiri bukan baru berlangsung saat ini. Sejak tahun lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong dan mengawal pemerintah pusat agar sisa DBH yang menjadi hak daerah segera di salurkan. Persoalan tersebut berkali-kali di suarakan sebagai bagian dari perjuangan mendapatkan keadilan fiskal bagi Sulteng.
Kini, setelah Muhidin M. Said menyampaikan bahwa sisa DBH telah masuk dalam penganggaran pemerintah pusat, publik kembali menunggu 10 wakil rakyat lainnya untuk bersuara dan mengambil bagian. Sebab, ketika menyangkut hak dan kepentingan Sulawesi Tengah, masyarakat tentu berharap seluruh wakilnya di Senayan berdiri di barisan yang sama.
Perjuangan DBH sendiri bukan baru berlangsung saat ini. Sejak tahun lalu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus mendorong dan mengawal pemerintah pusat agar sisa DBH yang menjadi hak daerah segera disalurkan. Persoalan tersebut berkali-kali disuarakan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari perjuangan mendapatkan keadilan fiskal bagi Sulteng. **
