JAKARTA, DAILYKOTA – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas mendorong peningkatan target PLTS 100 GW (Gigawatt) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga tahun 2034. Dorongan ini disampaikan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi energi surya di Indonesia dan mempercepat transisi energi nasional. Pernyataan ini muncul usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Senayan, Jakarta, pada Jumat 14 Agustus 2026.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan bahwa peningkatan target PLTS 100 GW ini dinilai lebih rasional mengingat Indonesia adalah negara tropis dengan potensi energi surya yang melimpah. Perubahan target dari sebelumnya hanya 17 GW menjadi 100 GW mencerminkan komitmen kuat DPR RI terhadap keberlanjutan dan kemandirian energi.
Indonesia memiliki rata-rata radiasi matahari mencapai 4,8 kWh/m² per hari, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Potensi besar ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan target PLTS 100 GW. Hingga tahun 2026, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia baru sekitar 1,2 GW, menunjukkan adanya kesenjangan besar yang perlu diatasi melalui investasi dan kebijakan yang tepat.
“Jadi dalam RUPTL kita yang terakhir ini terkait dengan pengembangan PLTS itu tidak lagi 17 Gigawatt, tetapi sudah dioptimalkan menjadi 100 Gigawatt di dalam menuju 2034,” kata Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI.
Untuk mendukung pencapaian target PLTS 100 GW, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi krusial. RUU ini diharapkan dapat menyediakan payung hukum yang kuat dan regulasi yang jelas untuk menarik investasi serta mempercepat pembangunan infrastruktur PLTS di seluruh Indonesia. Komisi XII DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg DPR RI) terus mengawal pembahasan RUU ini.
Investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan target PLTS 100 GW diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun dalam kurun waktu 2026-2034. Angka ini mencerminkan skala ambisi proyek ini dan memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, serta dukungan finansial dari lembaga internasional. Selain itu, PT PLN (Persero) mencatat kebutuhan tambahan jaringan transmisi listrik sekitar 20.000 km untuk mendukung integrasi PLTS skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional.
“Pengelolaan sumber daya harus menjawab tuntutan keberlanjutan. Energi surya adalah jawaban rasional bagi Indonesia,” ujar Ricky P. Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang relevan dengan forum diskusi transisi energi. Senada, Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menekankan kesiapan daerahnya. “Sulawesi Tengah memiliki potensi energi surya besar. Dengan target nasional 100 GW, daerah kami siap menjadi bagian penting transisi energi.”
Momentum Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada 14 Agustus 2026 menjadi penanda penting arah kebijakan energi nasional. Dorongan untuk mencapai target PLTS 100 GW pada tahun 2034 bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang komitmen terhadap kemandirian energi, pengurangan emisi karbon, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan komitmen seluruh pihak, target ambisius ini diharapkan dapat tercapai.
