JAKARTA, DAILYKOTA – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, menyusul maraknya antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kepastian ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15/07/2026.
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memaparkan data stok BBM nasional yang menunjukkan kondisi aman. Stok Pertalite tercatat 1,9 juta kiloliter yang cukup untuk 22 hari, Biosolar 2,1 juta kiloliter untuk 24 hari, serta minyak tanah 320 ribu kiloliter yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 28 hari ke depan. Data ini memperkuat keyakinan akan ketersediaan stok BBM nasional.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa antrean panjang di beberapa SPBU utamanya disebabkan oleh lonjakan konsumsi BBM subsidi yang mencapai 10 hingga 15 persen di sejumlah wilayah, terutama di jalur logistik dan kawasan ekonomi tinggi. Peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi serta indikasi penyalahgunaan juga menjadi faktor pemicu. Meskipun ada kenaikan, ketersediaan BBM dipastikan tetap terjaga.
“Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi,” kata Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya.
Pemerintah melalui Komisi XII DPR RI juga menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami perubahan hingga akhir tahun fiskal 2026. Anggaran subsidi energi yang telah dialokasikan sebesar Rp 186,4 triliun dalam APBN 2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Ini menjadi jaminan tambahan bahwa stok BBM nasional dan harganya akan tetap stabil.
“BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya,” kata Bambang Patijaya.
“Kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah wilayah mencapai sekitar 10 hingga 15 persen sehingga berdampak pada meningkatnya antrean. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas.
Menyikapi tantangan distribusi, PT Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah cepat dengan menambah sekitar 450 armada mobil tangki dan memperpanjang jam operasional SPBU hingga 24 jam di daerah dengan konsumsi padat. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan menormalkan kembali kondisi antrean dalam waktu singkat, memastikan pasokan BBM tetap lancar.
“Tantangan saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan percepatan distribusi hingga ke SPBU. Kami telah menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
DPR RI bersama BPH Migas dan Pertamina juga akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama untuk mencegah penyalahgunaan. Indikasi oknum yang membeli BBM subsidi untuk dijual kembali kepada pihak tidak berhak menjadi perhatian serius. Dengan pengawasan ketat dan penindakan hukum, diharapkan penyaluran BBM dapat tepat sasaran dan mengurangi antrean. Ketersediaan BBM yang stabil menjadi prioritas.
