dailykota.com PALU – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menghadiri rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 5 November 2025.
Rakor tersebut di gelar untuk membahas pengurangan dana transfer ke daerah yang berdampak langsung pada kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program pembangunan serta pelayanan publik.
Dalam rapat itu, Yus Mangun menegaskan bahwa penurunan alokasi dana transfer telah menghambat pembiayaan program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
“Pengurangan ini berdampak nyata karena ruang fiskal daerah semakin sempit. Jika kondisi ini berlanjut, berbagai program strategis akan terhambat,” ujar Yus.
DPRD Sulteng juga menyampaikan persoalan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang di nilai belum berkeadilan, terutama pada sektor pertambangan. Yus menilai kontribusi Sulawesi Tengah terhadap pendapatan nasional sangat besar, khususnya dari komoditas nikel dan mineral lain, namun porsi DBH yang di terima daerah masih jauh dari harapan.
“Kami meminta pemerintah pusat meninjau ulang formula DBH. Sebagai daerah penghasil, Sulteng layak mendapatkan porsi lebih besar agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” tegasnya.
Yus berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan fiskal terkait transfer daerah serta memastikan DBH lebih proporsional, sehingga daerah penghasil benar-benar merasakan manfaat atas eksploitasi sumber daya alamnya.
Rakor ini juga menjadi ruang bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. */hn
