dailykota.com PALU – Dalam audiensi bersama PKC PMII Sulawesi Tengah, Kamis, 30 Oktober 2025, Gubernur Anwar Hafid, menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan fiskal dan transparansi sektor pertambangan di daerah. Pertemuan yang juga membahas pendidikan dan lingkungan itu berlangsung hangat dan produktif.
“Daerah penghasil tambang harus memperoleh hak bagi hasil yang adil. Kita perlu tahu berapa produksi dan ekspor sebenarnya dari perusahaan tambang di Sulawesi Tengah, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar Anwar.
Ia juga menyoroti ketimpangan regulasi pajak yang merugikan daerah penghasil bahan mentah. “Daerah lain dapat pajak dari hasil industri, sementara kita hanya dari bahan mentah. Ini tidak adil dan harus diperjuangkan agar regulasinya berubah,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, Gubernur menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas pertambangan dan kelestarian lingkungan.
“Saya sudah kumpulkan para pengusaha tambang. Saya bilang, silakan menambang asal sungainya jangan merah. Kalau air sungai berubah warna, berarti ada yang tidak beres,” tandasnya.
Dalam penutupan audiensi, Anwar Hafid mendorong mahasiswa untuk aktif mengawal kebijakan publik secara konstruktif dan berbasis kajian ilmiah.
“Saya ingin teman-teman PMII membuat kajian singkat tapi tajam, kirim ke Kapolda, Panglima, Kejaksaan, dan ke saya. Kajian mahasiswa adalah peringatan dini bagi pemerintah,” pungkasnya. *
