JAKARTA, DAILYKOTA – Partai Gerindra menghadapi alarm politik setelah hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Juli 2026 menunjukkan penurunan drastis pada elektabilitas Gerindra turun hingga 16,9%. Penurunan signifikan ini terjadi seiring dengan anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat, memicu pertanyaan besar tentang strategi partai menuju Pemilu 2029.
Survei nasional SMRC yang dilaksanakan pada 5-19 Juli 2026 dengan 749 responden dan margin of error ±3,7% ini, menggarisbawahi adanya korelasi kuat antara citra presiden dan partai pengusungnya. Angka elektabilitas Gerindra turun dari puncaknya 29,3% pada Februari-Maret 2026 menjadi hanya 16,9% di bulan Juli 2026. Angka ini bahkan hanya sedikit lebih tinggi dari perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang sebesar 13,2%.
Analisis SMRC menunjukkan, anjloknya elektabilitas Gerindra turun ini tak lepas dari memburuknya penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo terjun bebas dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026. Penurunan ini menjadi indikasi jelas bahwa masyarakat melihat Gerindra sebagai bagian tak terpisahkan dari kinerja pemerintah saat ini.
“Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” kata Deni Irvani, Direktur Eksekutif SMRC.
Menanggapi hasil survei ini, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan partai akan menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi serius. Partai akan membandingkan data survei dengan kondisi riil di lapangan.
“Iya, jadi bahan evaluasi. Kalau memang hasil kajiannya sesuai dengan keadaan pada saat itu, tentu kami pelajari dan kaji. Hasil survei adalah masukan yang akan dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan,” kata Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra.
Implikasi politik dari elektabilitas Gerindra turun ini sangatlah signifikan. Dengan 25,9% responden yang belum menentukan pilihan, ada potensi fragmentasi dukungan yang dapat direbut oleh partai lain, termasuk partai oposisi. Gerindra perlu segera mengevaluasi strategi komunikasi publik, memperkuat program ekonomi yang pro-rakyat, dan menunjukkan komitmen terhadap perbaikan penegakan hukum.
Penurunan dukungan di awal masa pemerintahan ini juga dapat memengaruhi peta koalisi dan strategi Gerindra menghadapi Pemilu 2029. Penting bagi Gerindra untuk segera mengambil langkah korektif agar tidak kehilangan momentum dan basis suara yang telah susah payah dibangun, terutama dengan adanya potensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dapat mengatur ulang dinamika partai.
Survei SMRC Juli 2026 menjadi pengingat bagi Partai Gerindra bahwa popularitas pemimpin dan partai penguasa sangatlah dinamis. Untuk mengatasi tantangan ini, Gerindra harus serius meninjau ulang pendekatan politik dan mempercepat implementasi program yang berdampak positif bagi masyarakat guna mengembalikan kepercayaan publik dan menahan laju penurunan elektabilitas partainya.
