dailykota.com PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima langsung aspirasi massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, hingga perwakilan honorer Kabupaten Donggala. Senin, 4 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, itu di terima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, di dampingi Anggota Komisi I, Mahfud Masuara.
Aksi damai tersebut di ikuti berbagai elemen masyarakat yang datang menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi terkait persoalan sosial, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai dan tertib.
“Kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara damai. Ini merupakan bagian dari demokrasi yang harus di jaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban untuk mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Hidayat.
Ia menegaskan, DPRD Sulteng akan mempelajari seluruh poin tuntutan yang di sampaikan massa aksi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Seluruh tuntutan akan kami kaji secara komprehensif. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar persoalan yang di sampaikan dapat di tindaklanjuti secara konkret dan terukur,” katanya.
Hidayat menambahkan, DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti hanya pada tahap penyampaian semata, tetapi harus berujung pada langkah nyata dan solusi yang berpihak kepada rakyat.
“Kami akan mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, serta mendorong kebijakan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menilai aksi tersebut menjadi gambaran kondisi riil yang di rasakan masyarakat di lapangan.
“Apa yang di sampaikan hari ini merupakan suara rakyat yang harus menjadi perhatian bersama. DPRD hadir sebagai jembatan agar aspirasi masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ungkap Mahfud.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Jika di perlukan, kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang di hasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar implementatif,” jelasnya.
Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulawesi Tengah dapat mengawal seluruh tuntutan yang telah di sampaikan dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Kegiatan berlangsung aman dan kondusif, serta di tutup dengan komitmen DPRD Sulteng untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius. **
