dailykota.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengajukan pertanyaan terkait sikap Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap impor barang di wilayah tersebut.

Pertanyaan tersebut di ajukan dalam yang di pimpin oleh , . Dan di dampingi Wakil Ketua DPRD bersama Sekwan dan anggota lainnya. di Kota Palu, Senin, 16 Oktober .

Sekretaris Provinsi menjelaskan Pemerintah Sulteng, bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, telah menjalankan kebijakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DM).

Program ini mewajibkan setiap perangkat daerah menggunakan produk dalam negeri mulai dari tahap perencanaan pengadaan hingga pelaksanaan.

“Langkah ini di ambil untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah () daerah, memperkuat struktur industri dalam negeri. Serta mengoptimalkan produk daerah pada pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dalam merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan. Yang mengalami peningkatan setiap tahun di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Terhadap status Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalith, Novalina menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyusun masterplan destinasi 1000 megalith. Rencana ini akan mengatur letak fasilitas, fungsi, dan aspek sosial sebagai rencana induk pembangunan kawasan destinasi pariwisata.

“Langkah-langkah ini mencakup peningkatan sarana komunikasi, penyediaan fasilitas akomodasi standar, pengembangan wisata megalith berkelanjutan, dan penetapan zona kawasan situs,” terangnya.