dailykota.com PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Partai Golkar, Henri Kusuma Muhidin, menghadiri kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang di gelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah bersama kementerian, lembaga terkait, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulteng, Sabtu malam, 25 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Atrium Palu Grand Mall lantai II itu di hadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulteng, Sadli Lesnusa yang mewakili Gubernur Sulteng, Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra, Wakil Bupati Tolitoli, serta sejumlah anggota DPRD Sulteng dan pimpinan perbankan di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Henri Kusuma Muhidin menyampaikan apresiasi tinggi kepada OJK atas penyelenggaraan kegiatan BIK 2025. Ia menilai kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Peringatan ini bukan hanya seremoni, tapi momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita mewujudkan masyarakat yang melek finansial, berdaya ekonomi, dan memiliki akses luas terhadap layanan keuangan yang inklusif,” ujarnya.
Henri menegaskan, di era digital dan tantangan ekonomi global saat ini, inklusi keuangan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Menurutnya, ketika masyarakat – terutama pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda – mendapatkan akses terhadap pembiayaan serta edukasi keuangan, mereka akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
“Saya percaya, melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh elemen masyarakat, Sulawesi Tengah bisa menjadi provinsi unggul dalam inklusi keuangan, di mana tak ada warga yang tertinggal dari akses ekonomi formal,” kata Henri.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjadikan Bulan Inklusi Keuangan 2025 sebagai momentum untuk menumbuhkan budaya menabung, memperkuat literasi keuangan, dan menanamkan semangat kemandirian ekonomi demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang sejahtera dan berkeadilan. *
