dailykota.com PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan norma ketenagakerjaan sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat di Sulawesi Tengah. Pesan tegas itu di sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kepatuhan Norma Penggunaan Tenaga Kerja di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng. Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat tersebut di hadiri Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Donny K. Budjang, perwakilan perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa kawasan industri di Sulawesi Tengah harus berkembang sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Sejak awal saya menjadi gubernur, saya ingin memastikan kawasan industri di Sulawesi Tengah tumbuh sebagai motor ekonomi yang sehat, tertib, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Menurutnya, penguatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan tenaga kerja, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat investasi di daerah.
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan terkait perizinan, lingkungan hidup, hingga ketenagakerjaan mulai menemukan solusi setelah adanya komunikasi intensif dengan kementerian terkait.
“Melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, banyak persoalan yang sebelumnya menjadi hambatan kini dapat di selesaikan. Prinsipnya, semua kegiatan usaha harus berjalan secara legal, tertib, dan memberikan rasa aman bagi tenaga kerja maupun investor,” ujarnya.
Selain itu, Anwar Hafid juga menekankan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan para pekerja.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen moral perusahaan dalam menjalankan usaha.
“Kita ingin tenaga kerja kita bekerja dengan aman dan nyaman. Pemerintah hadir bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan agar tidak ada pihak yang di rugikan,” katanya.
Rapat koordinasi ini di harapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib dan berkeadilan.
Dengan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan penguatan sistem pengawasan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis daerah ini akan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi yang aman, produktif, dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
