dailykota.com JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu, 17 Januari 2026, di Hotel Mercure, Jakarta Selatan. Pelantikan ini menandai arah baru organisasi profesi tersebut dengan penekanan pada penguatan ilmu pemerintahan berbasis daerah.
Terpilihnya Anwar dinilai membawa perspektif berbeda bagi MIPI. Selain memiliki latar belakang akademik, ia juga berpengalaman panjang di birokrasi dan panggung politik, sehingga dianggap mampu menjembatani teori pemerintahan dengan praktik tata kelola di lapangan.
Dalam sambutannya, Anwar menegaskan komitmennya memperluas kiprah MIPI hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, pengembangan ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti pada diskursus akademik, melainkan harus memberi dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Saya ingin MIPI lebih hadir di daerah. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Anwar Hafid menilai daerah merupakan laboratorium nyata praktik pemerintahan. Karena itu, MIPI perlu membangun jejaring kuat dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai pusat riset serta kaderisasi.
Ia mendorong kolaborasi aktif antara MIPI dan kampus-kampus di berbagai provinsi untuk melahirkan gagasan inovatif, riset kebijakan publik, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
“Kita harus membesarkan organisasi ini agar mampu berkontribusi bagi negara. Daerah dan perguruan tinggi adalah mitra strategis,” katanya.
Anwar juga menekankan pentingnya dukungan para senior dan tokoh pemerintahan dalam membimbing arah organisasi agar tetap konsisten pada nilai keilmuan dan pengabdian kebangsaan.
Di bawah kepemimpinannya, MIPI diharapkan tumbuh menjadi organisasi keilmuan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pelantikan Anwar Hafid sebagai Ketua Umum MIPI menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara akademisi dan praktisi pemerintahan, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas daerah di Indonesia pada 2026.
