PALU, DAILYKOTA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak percepatan pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso. Langkah ini krusial sebagai fondasi awal menuju pengakuan kawasan Geopark Danau Poso sebagai geopark nasional.
Dorongan kuat tersebut disampaikan Anwar Hafid ketika menerima audiensi dari Aliansi Penjaga Danau Poso beserta aktivis dan akademisi lingkungan. Pertemuan berlangsung di ruang kerjanya pada Kamis, 03/09.
Dalam audiensi itu, Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso. Tujuannya adalah mempercepat pembentukan tim Geopark Danau Poso.
Ia bahkan secara khusus meminta agar Bupati Poso segera dilibatkan dalam diskusi. Keterlibatan bupati diharapkan dapat memperlancar proses pembentukan badan pengelola Geopark Danau Poso.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” kata Anwar Hafid.
Pembentukan badan pengelola dipandang sebagai tahapan esensial mengingat 24 situs Geopark Danau Poso telah memiliki surat keputusan (SK). Dengan adanya badan ini, pengelolaan seluruh situs Geopark Danau Poso dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang lebih terpadu dan efektif.
Nantinya, badan pengelola tidak hanya bertanggung jawab menjaga situs. Mereka juga akan mengembangkan potensi kawasan Geopark Danau Poso secara terpadu. Pengelolaan yang baik selama sekitar satu tahun diharapkan menjadi pijakan untuk mengusulkan Danau Poso menuju status geopark nasional.
Anwar Hafid menilai bahwa proses ini harus segera dilanjutkan. Menurutnya, pengembangan geopark bukan sekadar memberi label pada suatu kawasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melihat pelestarian Geopark Danau Poso harus selaras dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
Dalam audiensi, para peserta juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir geopark akan membatasi aktivitas warga, seperti yang sering terjadi pada kawasan taman nasional. Pandangan tersebut perlu diluruskan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.
Prinsip geopark justru bertujuan untuk menjaga lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Aktivitas masyarakat yang sudah berjalan turun-temurun tidak serta-merta dihentikan. Pembatasan hanya berlaku untuk kegiatan yang terbukti merusak lingkungan dan ekosistem Geopark Danau Poso.
Keterlibatan masyarakat dan tokoh adat sangat penting dalam proses ini. Nilai-nilai kearifan lokal bahkan dapat diperkuat melalui musyawarah dan aturan adat yang mendukung perlindungan lingkungan Geopark Danau Poso.
Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai geopark sekaligus menjaga kelestarian ekosistemnya.
“Ini perlu kita lestarikan bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Danau Poso sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah. Pemprov selanjutnya mengusulkan agar kawasan ini memperoleh status kawasan strategis nasional.
Jika terealisasi, status tersebut diharapkan membuka dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan ini termasuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Percepatan pembentukan badan pengelola kini menjadi tugas penting. Langkah ini akan memastikan proses panjang pengembangan Geopark Danau Poso dapat terus bergerak maju.*/mn
