, DAILYKOTA– Persoalan pemangkasan pohon antara PLN UP3 Palu dan Dinas Lingkungan Hidup () Kota Palu ternyata bermuara pada lemahnya koordinasi antarkedua pihak.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam hearing bersama dan DLH di ruang sidang utama kantor , Kamis, 1 Oktober 2026.

Ketua Komisi C DPRD Palu, Abdulrahim Nassar Al’Amri, menyebut persoalan yang mencuat akibat aktivitas pemangkasan pohon di sejumlah ruas jalan Kota Palu seharusnya tidak perlu berkembang menjadi polemik apabila komunikasi berjalan baik.

Hearing tersebut digelar setelah DLH menyampaikan aduan terkait pemangkasan pohon yang dilakukan , khususnya di sepanjang Jalan Moh Hatta, Jalan Juanda, dan beberapa lokasi lainnya.

Abdulrahim menegaskan, pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan kepentingan kedua pihak agar ditemukan solusi bersama.

“Kita sama-sama membahas dan mencari solusi. Jangan ada gontok-gontokan. Intinya kita mencari solusinya,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Palu, Alfian Chaniago, menilai PLN melalui vendor pelaksana seharusnya melakukan koordinasi dengan DLH sebelum melakukan pemangkasan.

Menurutnya, pemerintah kota memiliki tanggung jawab terhadap penanaman dan penataan pohon di wilayah perkotaan. Karena itu, aktivitas pemeliharaan jaringan perlu diselaraskan dengan program penghijauan.

Ia menegaskan, keberadaan jaringan listrik memang harus dijaga keandalannya. Namun, prosedur komunikasi dengan instansi terkait juga tidak boleh diabaikan.

“Harusnya PLN yang sudah menunjuk vendor saat melakukan pangkasan, harus melakukan koordinasi dengan DLH, karena pemerintah kota yang melakukan penanaman pohon,” tegas Alfian.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Palu, , meminta komunikasi antara PLN dan DLH diperkuat agar masing-masing pihak memahami kebutuhan serta tanggung jawabnya.

Menurutnya, koordinasi yang baik dapat mencegah persoalan serupa berkembang hingga harus dibahas di DPRD.

Dari pihak DLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Moh Arif Lamakarate, menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan wajah kota agar semakin asri, bersih, nyaman, dan aman.

Namun, aktivitas pemangkasan pohon oleh PLN dinilai perlu diselaraskan dengan program tersebut. Arif juga mengungkapkan adanya pohon yang mengalami kemiringan akibat aktivitas pemeliharaan jaringan sehingga berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan.

Di sisi lain, perwakilan PLN melalui ULP Palu Kota menjelaskan bahwa pemangkasan merupakan langkah preventif untuk menjaga keandalan jaringan listrik sekaligus keselamatan masyarakat.

PLN menyebut jarak aman pohon dengan jaringan listrik sekitar tiga meter. Apabila pohon atau ranting menyentuh kabel, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gangguan listrik hingga kecelakaan.

Dalam rapat itu juga terungkap bahwa pekerjaan pemangkasan dilakukan vendor PT Andika dengan delapan personel untuk menangani wilayah Kota Palu dan sebagian Kabupaten .

Pihak PLN mengakui koordinasi dengan koordinator lapangan DLH terkadang dilakukan melalui telepon seluler, tetapi pada kondisi tertentu pekerjaan dilakukan dengan koordinasi internal PLN ketika jaringan listrik dipadamkan.

Melalui hearing tersebut, Komisi C DPRD Palu mendorong adanya pola komunikasi yang lebih intensif antara PLN, vendor pelaksana, dan DLH.

Dengan demikian, pemeliharaan jaringan listrik tidak mengabaikan aspek lingkungan, sementara program penghijauan pemerintah kota tetap berjalan dan keselamatan masyarakat dapat terlindungi.