JAKARTA, DAILYKOTA – Ketersediaan penerangan jalan umum (PJU) di jalan utama hingga kawasan permukiman menjadi salah satu kebutuhan yang membutuhkan dukungan anggaran daerah. Untuk memperkuat sumber pendanaannya, DPRD Kota Palu bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor tenaga listrik.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperkuat basis data pelanggan listrik melalui konsultasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Konsultasi tersebut bertujuan memperoleh data pelanggan yang lengkap dan akurat sebagai dasar identifikasi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menilai data yang valid sangat dibutuhkan untuk menghitung potensi penerimaan pajak secara lebih tepat.
Menurutnya, sektor PBJT atas Tenaga Listrik memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, penguatan pendataan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan penerimaan daerah.
“Data pelanggan yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi objek pajak serta menghitung potensi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik secara lebih tepat,” ujarnya.
Potensi sektor ini terlihat dari realisasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Kota Palu pada 2025 yang mencapai Rp59,7 miliar.
Adapun target penerimaan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp75 miliar. Untuk mendukung pencapaian angka tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan pendataan dan pemetaan potensi pajak berjalan lebih optimal.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10 persen untuk konsumen atau pelanggan PLN.
Optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kas daerah, tetapi juga mendukung pembiayaan kebutuhan masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah penyediaan dan pemeliharaan PJU di berbagai wilayah Kota Palu. Penerangan dibutuhkan tidak hanya di ruas jalan utama, tetapi juga lorong dan kawasan permukiman.
Dengan dukungan pendapatan daerah yang lebih optimal, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam pertemuan di Kantor BPS RI tersebut, rombongan Komisi B DPRD Kota Palu dan Bapenda diterima Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BPS RI, Martin Wibisono.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, Kepala Bapenda Kota Palu, Imran M. Lataha, serta Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin.
Melalui penguatan data pelanggan listrik, DPRD dan Bapenda berharap potensi pajak dapat dipetakan secara lebih terukur. Upaya ini diharapkan ikut mendukung pencapaian target penerimaan 2026 dan memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, termasuk kebutuhan penerangan jalan bagi masyarakat.