PALU, DAILYKOTA – Penyelesaian konflik agraria membutuhkan koordinasi lintas sektor, kepastian hukum, dan keberpihakan terhadap hak masyarakat. Upaya tersebut mengantarkan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih penghargaan inovasi terbaik kategori Inisiatif Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Penguatan Reforma Agraria.
Penghargaan itu diberikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kepada Ketua Satgas PKA Akris Fattah Yunus bersama Ketua Harian Eva Bande pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa, 10 November 2026.
Satgas PKA meraih apresiasi tersebut melalui inovasi INSPIRA (Informasi Navigasi Sebaran Penyelesaian Integrasi Solusi Agraria) yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng.
Inovasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih terarah dalam menangani persoalan agraria di daerah.
Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, menyebut penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah kolaborasi seluruh anggota Satgas dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia mempersembahkan penghargaan itu kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Menurut Eva, apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat kerja sama dan meningkatkan kualitas penanganan persoalan agraria. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan solusi yang berkeadilan serta memastikan hak masyarakat mendapat perlindungan.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, mengatakan penghargaan tersebut memperlihatkan pentingnya kerja bersama dalam menangani konflik agraria.
Akris menegaskan, Satgas akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap persoalan dapat ditangani secara terukur dengan mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkonflik.
Penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Satgas PKA dan OPD terkait dalam mendorong penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah, sekaligus memastikan pelayanan pemerintah lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
