PALU, DAILYKOTA – Sebanyak 6.629 unit rumah layak huni berhasil terealisasi di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025. Capaian ini bertujuan untuk mendukung masyarakat miskin yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Realisasi rumah layak huni ini merupakan bagian dari pelaksanaan program BERANI Sejahtera yang meliputi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah masyarakat. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan hunian yang masih menjadi tantangan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fatta Yunus, menjelaskan bahwa realisasi rumah layak huni ini tersebar di seluruh 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Akris dalam konferensi pers program 9 Berani yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantika) Sulawesi Tengah di Tanaris Cafe, Kamis (10/09). Acara ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan di provinsi tersebut.
Menurut Akris, dari total 6.629 unit rumah layak huni, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru. Sementara itu, 1.442 unit lainnya direalisasikan melalui peningkatan kualitas rumah yang telah ada, menunjukkan fokus pada pemerataan dan peningkatan standar hunian.
Kabupaten Sigi mencatat realisasi tertinggi dengan 3.150 unit rumah layak huni. Capaian tersebut terdiri atas 3.018 pembangunan baru dan 132 unit peningkatan kualitas.
Kota Palu berada di posisi kedua dengan 2.025 unit rumah layak huni, yang terdiri atas 1.714 pembangunan baru dan 311 unit peningkatan kualitas. Ini menunjukkan bahwa program menyasar daerah padat penduduk juga.
Realisasi berikutnya tersebar di Donggala sebanyak 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan delapan unit.
Program penyediaan rumah layak huni ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Penyediaan hunian layak melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengembang, pihak swasta, CSR/NGO, serta berbagai unsur lainnya, mencerminkan kolaborasi multi-stakeholder.
Berdasarkan sumber dukungan, pengembang memberikan kontribusi terbesar dengan 5.048 unit rumah. Hal ini menunjukkan peran vital sektor swasta dalam mendukung program pemerintah.
Selanjutnya, APBD kabupaten/kota menyumbang 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkim 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.
Dari kontribusi APBD Provinsi melalui Dinas Perkim, sebanyak 48 unit direalisasikan melalui pembangunan baru dan 457 unit melalui peningkatan kualitas. Sementara dukungan APBD kabupaten/kota mencakup 91 unit pembangunan baru dan 720 unit peningkatan kualitas rumah.
Akris menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperluas penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong kolaborasi lintas pihak agar kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin dapat ditangani secara lebih luas dan berkelanjutan,” kata Akris.
Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggal, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. hn
