PALU, DAILYKOTA – Kabupaten Sigi dan Kota Palu berhasil menorehkan realisasi Rumah Layak Huni Sulawesi Tengah terbesar sepanjang tahun 2025, mengungguli daerah lain di provinsi ini. Capaian ini menunjukkan fokus signifikan pemerintah daerah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakatnya.
Dari total 6.629 unit Rumah Layak Huni yang direalisasikan, Sigi berkontribusi dengan 3.150 unit, sementara Palu mencapai 2.025 unit. Angka ini menegaskan dominasi dua wilayah tersebut dalam program vital ini.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Akris Fatta Yunus, MM, menjelaskan bahwa pencapaian ini adalah bagian dari intervensi pemerintah. Intervensi ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin yang berada pada desil 1, 2, 3, dan 4, memastikan mereka memiliki akses ke Rumah Layak Huni.
Akris menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers program 9 Berani yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfosantika Sulawesi Tengah di Tanaris Cafe pada Kamis, 10 September 2026.
Di Kabupaten Sigi, sebanyak 3.018 unit Rumah Layak Huni dibangun melalui skema pembangunan baru, dan 132 unit lainnya mendapatkan peningkatan kualitas. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam program Rumah Layak Huni.
Sementara itu, di Kota Palu, realisasi terdiri dari 1.714 unit pembangunan baru dan 311 unit peningkatan kualitas. Capaian ini secara keseluruhan menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan Rumah Layak Huni Sulawesi Tengah.
Capaian Sigi dan Palu jauh melampaui daerah lain seperti Donggala (269 unit), Banggai (230 unit), Banggai Laut (182 unit), Tojo Una-Una (176 unit), Parigi Moutong (159 unit), Poso (121 unit), dan Morowali Utara (117 unit).
Daerah lain seperti Morowali merealisasikan 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan delapan unit. Data ini mempertegas perbedaan signifikan dalam progres program Rumah Layak Huni di berbagai wilayah.
Secara keseluruhan, dari 6.629 unit Rumah Layak Huni yang terealisasi di 13 kabupaten/kota, 5.187 unit merupakan pembangunan baru dan 1.442 unit berupa peningkatan kualitas. Angka ini mencerminkan kebutuhan besar akan hunian baru dan perbaikan hunian yang sudah ada.
Menariknya, capaian ini tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah daerah. Pengembang menjadi kontributor terbesar dengan 5.048 unit Rumah Layak Huni.
Dukungan lainnya berasal dari APBD kabupaten/kota (811 unit), APBD Provinsi melalui Dinas Perkim (505 unit), APBD Provinsi melalui Dinas Sosial (143 unit), APBN (90 unit), serta CSR/NGO (32 unit). Komposisi ini menunjukkan kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.
Menurut Akris, komposisi ini membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat memerlukan keterlibatan banyak pihak. “Pemerintah provinsi menjalankan program bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pengembang, sektor swasta, CSR/NGO, dan pihak terkait lainnya,” kata Akris.
Dukungan ini diarahkan kepada masyarakat miskin melalui dua bentuk intervensi: pembangunan rumah baru bagi penerima manfaat yang membutuhkan hunian dan peningkatan kualitas bagi rumah yang kondisinya belum layak huni.
Besarnya capaian di Sigi dan Palu menunjukkan bahwa kebutuhan Rumah Layak Huni masih menjadi agenda penting pembangunan permukiman di Sulawesi Tengah. Pemprov Sulteng menempatkan penyediaan Rumah Layak Huni sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, kolaborasi lintas sektor diharapkan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak. */hn
