dailykota.com PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Insiden tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi serta hak asasi manusia (HAM).
Dalam keterangan resminya, WALHI Sulteng menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang di jamin dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, aparat kepolisian seharusnya tidak menggunakan kekerasan untuk merespons aspirasi masyarakat.
“Kami menyayangkan tindakan kekerasan yang terus berulang di lakukan aparat terhadap massa aksi yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas WALHI Sulteng. Jumat, 29 Agustus 2025.
WALHI menilai pola kekerasan aparat kepolisian menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi hak-hak dasar warga. Alih-alih membuka ruang dialog dan menghormati demokrasi, negara justru memilih pendekatan koersif yang memperburuk situasi sosial.
WALHI juga menyoroti bahwa tindak represif aparat tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah industri seperti perkebunan sawit, kawasan pangan nusantara, industri nikel, hingga area bank tanah. Negara di anggap menggunakan pendekatan militeristik untuk melemahkan gerakan rakyat yang mempertahankan ruang hidup mereka dari perampasan atas nama pembangunan dan investasi.
“Negara telah menjadi tameng bagi kepentingan oligarki. Alih-alih melindungi rakyat, justru memiskinkan mereka melalui kekerasan yang melanggengkan ketidakadilan,” lanjut WALHI.
Atas peristiwa tersebut, WALHI Sulteng mendesak:
- Kepolisian Republik Indonesia segera mengusut tuntas tindakan represif aparat yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta dan Kota Palu. Serta memastikan akuntabilitas hukum berjalan transparan.
- Kompolnas dan Komnas HAM melakukan investigasi independen terkait kasus kekerasan yang menimpa massa aksi.
- Pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai. Serta menjamin hak rakyat untuk berpendapat dan berkumpul sesuai prinsip demokrasi.
Dengan sikap tegas ini, WALHI Sulteng menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan hak rakyat. Serta menolak segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian yang menciderai demokrasi di Indonesia. *
